Pemkab Sidrap dan DPRD Sepakati APBD Pokok 2022

SIDRAP - Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemkab Sidrap, Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2022, Ranperda Retribusi Pelayanan Kesehatan, dan Ranperda Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, disepakati menjadi Peraturan daerah. 

Persetujuan dicetuskan dalam Rapat Paripurna DPRD Sidrap yang dipimpin Ketua DPRD Sidrap H. Ruslan didampingi Wakil Ketua I, Andi Dugiarno, dan Wakil Ketua II Kasman Wakil Bupati Sidrap      Mahmud Yusuf, Sekda, Asisten, Staf Ahli Kepala, Opd, Kepala Bagian, serta Camat dan Lurah. 

Baca juga: Mulai 9 Desember 2021, BI Buka Layanan Penukaran Uang Rusak Lewat Aplikasi Pintar

Persetujuan juga ditandai penandatanganan keputusan DPRD serta penyerahan ranperda dari Ketua DPRD Sidrap, H. Ruslan kepada Wakil Bupati Sidrap, H. Mahmud Yusuf 

Sebelumnya, Pandus melalui juru bicara Jumiati menyampaikan laporan pembahasan Ranperda tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, disusul laporan Pansus II yang membahas Ranperda Retribusi Persetujuan Bangunan Gudang, disampaikan Muhammad Rasyid Ridha Bakri. 

Baca juga: Andi Sudirman Serahkan DIPA, Tahun 2022 APBN untuk Sulsel 48,68 Triliun Rupiah

Selanjutnya, Sudirman selalu juru bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sidrap, tampil memaparkan laporan hasil pembahasan Ranperda APBD Tahun 2022.

Wakil Bupati Sidrap, Mahmud Yusuf saat menyampaikan pendapat akhir Bupati Sidrap  memaparkan pokok-pokok substansi Ranperda APBD 2022 hasil pembahasan Pemda dan Banggar DPRD Kabupaten Sidrap. 

Baca juga: Plt Gubernur Sulsel Sampaikan 4 Aturan 2021, Salah Satunya Perayaan Tahun Baru Dilarang di Beberapa Tempat

, " Anggaran pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp. 1, 208 triliun kebih. Selanjutnya belanja daerah sebesar Rp. 1, 241 triliun kebih, "kata Mahmud Yusuf. 

Sedangkan untuk penerimaan pembiayaan daerah lanjutnya, setelah dilakukan pembahasan  dianggarkan sebesar Rp. 25 miliar. Sementara pengeluaran pembiayaan daerah setelah pembahasan dianggarkan sebesar Rp. 2, 350 miliar lebih. 

Baca juga: Mitigasi Dampak Pandemi, Ini Upaya Kemnaker Atasi Pengangguran

" Lahirnya keputusan DPRD yang disepakati secara aklamasi dalam forum paripurna yang terhormat ini pada prinsipnya memberikan legitimasi yuridis untuk didmplementasikan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibangun dalam proses pembahasan, "ucapnya.